Tanjungbalai, Harianpesisir.com – Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas di lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan, hari ini, Rabu (15/7/2026) dilaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional KKP.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melibatkan sejumlah stakeholder, Forkopimda atau mewakili, Para Asisten, instansi terkait KPPN, Perwakilan Bank Indonesia(KPwBI) Pematang Siantar, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, Perbankan, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tanjungbalai, BPHIT, PSDKP Asahan, para pengusaha dan pelaku UMKM,Perwakilan Akademisi, Media Pers, serta undangan lainnya.
Kegiatan FKP berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota dan dibuka Wali Kota Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, turut hadir Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran.
Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo menyampaikan melalui forum ini ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberi manfaat nyata bagi para pelaku usaha Kelautan dan Perikanan
Saya berharap, nantinya selama bertugas di Kota Tanjungbalai dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Kota Tanjungbalai. Sesuai ruang lingkup kerja kami, Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir. Aan juga memastikan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya, sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik maupun ekspor.
“Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia,” jelasnya.
Ditambahkan Aan, saat ini saya baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Stasiun PPMHKP. Banyak potensi usaha bidang perikanan baik pengolahan hasil kelautan maupun budidaya, sehingga perlu untuk difasilitasi dalam hal peningkatan mutu melalui sertifikasi.
“KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir,” kata Aan.
Saat ini, lanjut Aan, KKP tengah melaksanakan program kerja prioritas diantaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik.
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BI dan seluruh Stakeholder dalam mensukseskan program ini.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha perikanan kelautan dan budidaya melalui seminar, pelatihan dan kegiatan lainnya untuk menyukseskan Program Kerja Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Harapannya, melalui FKP yang digelar menjadi ruang dialog yang konstruktif dan membangun sehingga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan badan mutu KKP Tanjungbalai Asahan kedepannya.
“Mari kita jadikan Sertifikasi sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas usaha, memperkuat daya saing produk dan mendukung terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat, tutup Aan Fibro Widodo.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung dalam sambutannya menyampaikan salam hangat dari bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang seyogyanya hadir dan membuka acara ini, hanya saja saat ini ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Pemko Tanjungbalai tentunya sangat mengapresiasi kegiatan FKP ini sebagai wujud sinergi dalam mengatasi berbagai kendala untuk kemajuan ekspor hasil laut.
Terkait progam prioritas nasional yang disampaikan Kepala BPPMHKP tadi, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi, jelas Nurmalini.
Saat ini kita mau tidak mau, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi (layanan sertifikasi) jaminan mutu. Ada aturan dan peraturan yang telah diatur didalamnya, namun kita juga harus memberikan solusi agar masyarakat lebih mudah, cepat dan tepat untuk mendapatkannya, sebutnya.
Lanjut Nurmalini, aturan birokrasi yang harus kita permudah, tidak berbelit agar masyarakat/eksportir mendapatkan kemudahan. “Sudah saatnya di era digitalisasi kita dituntut berinovasi menciptakan jalur birokrasi yang lebih mudah, cepat dan tepat agar masyarakat/para eksportir tidak lagi merasa kesulitan hanya untuk mengurus administrasi (layanan sertifikasi),” sebutnya.
Diakhir sambutannya, Nurmalini berharap sinergi Badan Mutu KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dinas Kelautan dan Perikanan Daerah serta instansi terkait lainnya dalam memastikan penerapan sistem Jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara luas dan konsisten, tutup Sekdako Nurmalini Marpaung.
Kegiatan FKP dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari BPPMHKP Tanjungbalai Asahan.
Kegiatan FKP tersebut mendapat respon positif dari peserta yang hadir hal ini dibuktikan dengan tinggi antusiasme peserta yang begitu aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan masukan.
Salah satunya Yos dari CV Maju Bersama bergerak bidang budidaya ikan berharap melalui FKP ini BPPMHKP dapat membantu memberikan solusi dalam pemasaran hasil ikan, dikarenakan saat ini dia kesulitan memasarkan hasilnya.
Begitu juga halnya dengan Indra dari Kisaran Aquaculture yang menyampaikan siap berkolaborasi membantu para pelaku usaha khususnya yang bergerak dalam budidaya ikan dalam pemasaran hasilnya baik untuk domestik maupun ekspor. (*)
