Diskominfo – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Tanjungbalai untuk tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi mampu memberikan gagasan kritis dan siap bersinergi bagi kemajuan pembangunan di Kota Tanjungbalai.

Hal itu disampaikan Mahyaruddin Salim saat menerima audiensi Pengurus Majelis Daerah KAHMI Kota Tanjungbalai di ruang kerja Wali Kota, Selasa (22/9/2026)

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum MD KAHMI Ucok Roufdy menyampaikan bahwa masa kepengurusan saat ini akan segera berakhir. KAHMI Tanjungbalai akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan di gelar 10 Oktober 2026 mendatang di Aula Dinas Pendidikan

“Kami berharap bapak Wali Kota dapat hadir langsung dalam Musda tersebut” ujarnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Mahyaruddin meminta agar Kahmi tidak hanya sekedar menjalankan roda organisasi, namun juga harus menyumbangkan pemikiran akademis dan kritis demi kemajuan Kota Tanjungbalai.

“Kami berharap pemikiran kritis yang membangun untuk menjadi bahan masukan menyikapi setiap problematika yang terjadi di Kota Tanjungbalai dan siap bersinergi mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera),” kata Mahyaruddin

Menurut Wali Kota, persoalan Kota Tanjungbalai saat ini sangat kompleks, mulai dari penataan Kota, keberlanjutan infrastruktur, sosial, kesehatan hingga pendidikan. Maka dari itu dibutuhkan perspektif baru yang konstruktif, dan saya yakin serta berharap kehadiran KAHMI dengan latar belakang akademisnya dinilai sangat mumpuni untuk itu.

Terkait pelaksanaan Musda KAHMI, saya sangat mendukung pelaksanaannya dan Insyaallah hadir nantinya. Saya berharap nantinya pengurus MD KAHMI yang terpilih dapat melanjutkan roda organisasi berjalan lebih baik lagi, tambahnya

“Kami ingin KAHMI turut hadir dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi dimasyarakat,” tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim

Diskominfo – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi OPD menerima audiensi Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tanjungbalai bertempat di ruang kerja Wali Kota, Selasa (22/9/2026).

Audiensi ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus GP Ansor Tanjungbalai.

Pertemuan juga membahas peluang sinergi dan kolaborasi antara organisasi kepemudaan dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung program pembangunan daerah menuju Tanjungbalai EMAS sesuai visi dan misi Wali Kota H. Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Fadly Abdina.

Audiensi dipimpin langsung Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tanjungbalai, Danil Panjaitan, didampingi sekretaris serta jajaran pengurus GP Ansor Kota Tanjungbalai.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan GP Ansor.

Dukungan tersebut mencakup kegiatan sosial hingga kegiatan pengkaderan organisasi, dengan tetap membuka ruang kolaborasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait.

“Pemerintah Kota Tanjungbalai mensupport kegiatan-kegiatan ini. Bisa kita berkolaborasi dengan dinas dan stakeholder terkait. Ini harus kita sinergikan, untuk menuju Tanjungbalai EMAS,” ujar Mahyaruddin saat menerima audiensi GP Ansor.

Wali Kota juga mengapresiasi kedatangan jajaran GP Ansor dan berharap komunikasi serta kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan dapat terus ditingkatkan.

“Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga niat baik kita menjadi berkah bagi kita semua. Dan mohon dukungan GP Ansor Tanjungbalai beserta pengurus yang hadir untuk kemajuan di Kota Tanjungbalai,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua GP Ansor Tanjungbalai Danil Panjaitan mengatakan, audiensi tersebut merupakan silaturahmi perdana jajaran GP Ansor Tanjungbalai dengan Wali Kota. Ia berharap hubungan baik dan dukungan Pemerintah Kota terhadap kegiatan GP Ansor dapat terus terjalin.

“Insyaallah kegiatan seperti ini terus kami lakukan dan Pemerintah Kota jangan jemu menyambut baik kami dari GP Ansor Kota Tanjungbalai. Suatu kehormatan bagi kami apabila Bapak Wali Kota dapat terus memberikan dukungannya kepada kami,” ujar Danil.

Dalam pertemuan tersebut, salah seorang pengurus GP Ansor Tanjungbalai, Ustad Tahan Bakti, S.Sos, menyampaikan komitmen organisasinya untuk ikut berkontribusi dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, GP Ansor siap mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengenai kebijakan bantuan sosial serta program sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan UMKM.

GP Ansor juga menawarkan diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan ketentuan terkait masyarakat yang mengalami penghentian atau pemutusan bantuan sosial karena berdasarkan pendataan dinyatakan memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.

Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan, mekanisme, serta ketentuan yang berlaku dalam penyaluran bantuan sosial sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Selain persoalan bantuan sosial, GP Ansor juga menyatakan kesiapan menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi sertifikasi atau label halal gratis bagi pelaku usaha dan pedagang makanan di Kota Tanjungbalai.

“GP Ansor siap berperan aktif sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Khususnya mengenai manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan pedagang makanan,” kata Ustad Tahan Bakti.

Menurutnya, pemahaman mengenai sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha agar mereka mengetahui manfaat, prosedur, serta ketentuan yang harus dipenuhi. Dengan adanya edukasi dan pendampingan, diharapkan semakin banyak pelaku usaha makanan yang dapat memperoleh sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kota Tanjungbalai,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten I Drs. Fitra Hadi, M.I.Kom, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gando Tuah, Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna, jajaran pengurus GP Ansor Kota Tanjungbalai serta tim peliputan Diskominfo.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan GP Ansor dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial, edukasi masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha, serta program kepemudaan guna mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai.

Turut hadir Asisten Pemerintahan Fitra Hadi, Kadis Kominfo Indra Adiguna, Kaban Kesbangpol Gando Tuah Karo Karo, Kabag Kesra Sofian Pohan dan jajaran Pengurus GP Ansor Kota Tanjungbalai

Diskominfo – Evaluasi PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan Evaluasi Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2026 di Kelurahan TB Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Selasa (22/9/2026). Evaluasi dihadiri Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Ketua TP-PKK Mashadayani Mahyarudin, di Kantor Lurah TB Kota IV

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan PHBS bukan hanya program pemerintah atau PKK. Tetapi cara hidup yang seharusnya menjadi kebiasaan setiap hari. Mulai mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, tidak membuang sampah sembarangan, menguras bak mandi secara rutin, hingga tidak merokok di dalam rumah. Semua itu adalah bagian dari PHBS.

Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, saya mengucapkan selamat datang kepada tim evaluasi dari PKK Provinsi Sumut di Kota Tanjungbalai. Saya berharap melalui kunjungan kali ini membawa energi positif dan menjadi jembatan kolaborasi antara PKK provinsi dan PKK kota Tanjungbalai dalam memperkuat gerakan keluarga yang peduli pada kesehatan di Provinsi Sumut

Pelaksanaan PHBS sangat sejalan dengan visi pembangunan kota tanjungbalai, yaitu tanjungbalai emas elok, maju, agamais dan sejahtera, Ujar Wali Kota

Pertama, Elok : kota yang Elok dimulai dari lingkungan Kelurahan dan rumah tangga yang bersih, tertata, serta bebas dari sampah. hal ini juga ditunjukkan dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan drainase dan penataan lingkungan. Kedua, Maju : sebuah kota tidak akan pernah bisa maju secara ekonomi jika masyarakatnya tidak sehat dan sering sakit, manusia yang sehat adalah modal utama pembangunan kota tanjungbalai untuk maju.
Ketiga, Agamais : dalam ajaran agama kita (islam) kebersihan adalah sebagian dari iman. menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta bebas dari penyakit bukan sekadar urusan medis, melainkan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai spiritual yang agamais. Terakhir Keempat, Sejahtera : kesejahteraan tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari raga yang sehat dan bebas dari beban biaya berobat akibat sakit. dengan membudayakan PHBS, setiap keluarga di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV dapat menghemat pengeluaran kesehatan dan mengalokasikannya untuk kebutuhan masa depan anak-anak. sehat adalah kunci awal menuju keluarga yang sejahtera, Jelasnya

Lanjut Wali Kota, yang paling penting, keberhasilan PHBS bukan hanya terlihat dari penilaian pada hari ini, tetapi dari konsistensi masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setelah kegiatan evaluasi ini selesai. Saya berharap apa yang dilakukan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kelurahan lainnya di Kota Tanjungbalai untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat

“Mari kita jadikan momen ini untuk mengingatkan kita semua bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” ajaknya.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny Mashandayani Mahyaruddin juga mengucapkan selamat datang kepada tim penilai dari PKK Provinsi Sumut di Kota Tanjungbalai, khususnya di Kelurahan TB Kota IV

TP PKK Kota Tanjungbalai, katanya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat di Kelurahan TB Kota IV, khususnya kader PHBS dan OPD terkait serta semua pihak atas kontribusi dalam kegiatan Lomba PHBS, sehingga saat ini masuk tahap evaluasi.

Dijelaskannya, PHBS pada intinya adalah penyebarluasan pengalaman berperilaku hidup bersih dan sehat, dalam bentuk informasi kesehatan melalui berbagai media, untuk mendukung perilaku kesehatan keluarga ataupun lingkungan ke arah yang lebih baik.

Tentunya, dengan rutin menerapkan perilaku hidup sehat, ada satu manfaat utama yang ingin dicapai, yaitu terciptanya masyarakat yang mapan dan memiliki bekal pengetahuan, dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

“Kami dari TP PKK Kota Tanjungbalai, kecamatan, dan kelurahan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berjuang dan saling mendukung, untuk menerapkan PHBS di lingkungan masing-masing, agar pola hidup bersih dan sehat diciptakan demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera,” terangnya.

Ia memahami evaluasi penting untuk mengukur kualitas program yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi keberhasilan, serta area yang masih perlu ditingkatkan.

“Semoga dengan adanya evaluasi ini nantinya, sesuai harapan kita semua, Kelurahan TB Kota IV menjadi yang terbaik. Namun apapun hasilnya nantinya, TP PKK Kota Tanjungbalai tetap berkomitmen untuk terus mendukung dan melaksanakan program-program PHBS di Kota Tanjungbalai, sehingga dapat tercapai masyarakat Kota Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera,” tukasnya.

Diharapkan kegiatan evaluasi berjalan dengan lancar, memberikan hasil yang terbaik, dan menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK dan kader PHBS untuk berinovasi, bekerja dengan hati, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumut Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution diwakili Sri Wahyu Ramadhani meyakini dalam lomba PHBS semua ikut andil, mulai kelurahan, kecamatan, dan TP PKK Kota Tanjungbalai.

Ia berharap proses hasil pelaksanaan Lomba PHBS di Kelurahan TB Kota IV bisa menjadi salah satu yang terbaik.

“Semoga masuk dalam penilaian yang baik dari evaluasi hari ini,” ujarnya.

Kegiatan turut diisi dengan penyerahan laporan dan pemberian pemasangan selendang berbahan ecoprint kepada Tim Evaluasi PKK Sumut dan ekspos terkait PHBS.

Turut hadir, Plt Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Haikal, Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Camat TBU Khairul, Lurah TB Kota IV, Unsur Forkopimcam, Para Kader PKK, Kepling se-Kecamatan TBU dan masyarakat setempat

Buleleng, Bali – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongancina I Dewa Ketut Darmawan Dhana Putra, S.T., meminta pembangunan menara telekomunikasi di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ditunda atau dihentikan. Permintaan itu disampaikan BPD setelah PBG tower terbit, sementara sejumlah persoalan terkait warga terdampak dan proses pembangunan belum tuntas.

Permintaan tersebut dituangkan dalam surat BPD Desa Bongancina Nomor 015/BPD/IX/2026 tertanggal 21 September 2026. Surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, dengan casu quo (cq) atau tujuan lebih spesifik Kepala Dinas PUPR serta sejumlah pihak terkait.

Ketut Darmawan menyebut jika BPD menerima aspirasi warga terdampak (penyanding) yang menolak keberadaan tower. Dalam surat itu, BPD mencatat belum ada koordinasi dan sosialisasi resmi kepada BPD Bongancina maupun warga penyanding di sekitar lokasi tower.

“Sejumlah warga terdampak menyampaikan aspirasi kepada BPD. Kami meminta proses pembangunan ditunda sampai persoalan dengan warga dan koordinasi resmi bisa diselesaikan,” ungkap Ketut Darmawan.

BPD juga mencatat belum ada persetujuan tertulis dari warga penyanding atau warga terdampak dalam radius tower. Selain itu, kejelasan kompensasi kepada warga disebut belum transparan.

“Kami ingin semua proses terbuka. Jangan sampai pembangunan berjalan, sementara hak dan aspirasi warga belum mendapat kejelasan,” ujarnya.

Persoalan lain menyangkut Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 yang disebut masih belum terselesaikan. Karena itu, BPD meminta penghentian sementara sampai persoalan tersebut mendapat penyelesaian.

BPD juga mempertanyakan dasar penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang diterbitkan DPMPTSP. Dalam suratnya, BPD meminta DPMPTSP dan PUPR membuka Berita Acara Sidang Teknis, serta dokumen persetujuan warga yang menjadi dasar proses penerbitan PBG.

“Kami meminta dasar penerbitan PBG dibuka secara transparan, termasuk dokumen sidang teknis dan dokumen persetujuan warga. Ini penting agar masyarakat mendapat kepastian hukum,” tegas Ketut Darmawan.

Dalam surat tersebut, BPD meminta DPMPTSP dan PUPR menggelar klarifikasi serta mediasi terbuka dengan menghadirkan BPD, pemerintah desa, warga penyanding, dan pihak provider atau pemohon PBG.

BPD juga menyampaikan tiga opsi terkait pembangunan, yakni ditunda, dihentikan sementara, atau dihentikan permanen sampai ada penyelesaian SP1 dan SP2 serta koordinasi resmi dengan BPD dan warga penyanding.

“Kalau pembangunan tetap dipaksakan, warga penyanding atau warga terdampak akan menempuh jalur pengaduan kepada pihak yang berwenang,” kata Ketut Darmawan.

Surat BPD tersebut diterbitkan sehari setelah PBG tower tercatat terbit pada 18 September 2026. Dokumen PBG mencantumkan menara telekomunikasi dengan tinggi 62 meter di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

BPD berharap penyelesaian polemik tetap mengedepankan asas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Permintaan klarifikasi juga diharapkan dapat mempertemukan pemerintah, warga, serta pihak provider dalam satu forum terbuka.

Permintaan tersebut dituangkan dalam surat BPD Desa Bongancina Nomor 015/BPD/IX/2026 tertanggal 21 September 2026. Surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, dengan casu quo (cq) atau tujuan lebih spesifik Kepala Dinas PUPR serta sejumlah pihak terkait.

Ketut Darmawan menyebut jika BPD menerima aspirasi warga terdampak (penyanding) yang menolak keberadaan tower. Dalam surat itu, BPD mencatat belum ada koordinasi dan sosialisasi resmi kepada BPD Bongancina maupun warga penyanding di sekitar lokasi tower.

“Sejumlah warga terdampak menyampaikan aspirasi kepada BPD. Kami meminta proses pembangunan ditunda sampai persoalan dengan warga dan koordinasi resmi bisa diselesaikan,” ungkap Ketut Darmawan.

BPD juga mencatat belum ada persetujuan tertulis dari warga penyanding atau warga terdampak dalam radius tower. Selain itu, kejelasan kompensasi kepada warga disebut belum transparan.

“Kami ingin semua proses terbuka. Jangan sampai pembangunan berjalan, sementara hak dan aspirasi warga belum mendapat kejelasan,” ujarnya.

Persoalan lain menyangkut Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 yang disebut masih belum terselesaikan. Karena itu, BPD meminta penghentian sementara sampai persoalan tersebut mendapat penyelesaian.

BPD juga mempertanyakan dasar penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang diterbitkan DPMPTSP. Dalam suratnya, BPD meminta DPMPTSP dan PUPR membuka Berita Acara Sidang Teknis, serta dokumen persetujuan warga yang menjadi dasar proses penerbitan PBG.

“Kami meminta dasar penerbitan PBG dibuka secara transparan, termasuk dokumen sidang teknis dan dokumen persetujuan warga. Ini penting agar masyarakat mendapat kepastian hukum,” tegas Ketut Darmawan.

Dalam surat tersebut, BPD meminta DPMPTSP dan PUPR menggelar klarifikasi serta mediasi terbuka dengan menghadirkan BPD, pemerintah desa, warga penyanding, dan pihak provider atau pemohon PBG.

BPD juga menyampaikan tiga opsi terkait pembangunan, yakni ditunda, dihentikan sementara, atau dihentikan permanen sampai ada penyelesaian SP1 dan SP2 serta koordinasi resmi dengan BPD dan warga penyanding.

“Kalau pembangunan tetap dipaksakan, warga penyanding atau warga terdampak akan menempuh jalur pengaduan kepada pihak yang berwenang,” kata Ketut Darmawan.

Surat BPD tersebut diterbitkan sehari setelah PBG tower tercatat terbit pada 18 September 2026. Dokumen PBG mencantumkan menara telekomunikasi dengan tinggi 62 meter di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

BPD berharap penyelesaian polemik tetap mengedepankan asas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Permintaan klarifikasi juga diharapkan dapat mempertemukan pemerintah, warga, serta pihak provider dalam satu forum terbuka.

Satlantas Polres Batu Bara menorehkan prestasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke-71 Tahun 2026 yang digelar di Aula Tribrata Lantai 1 Polda Sumatera Utara, Selasa (22/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kasatlantas Polres Batu Bara IPTU Devi Siringo-Ringo, S.H., S.Sos., M.H., turut menghadiri perayaan HUT Lalu Lintas ke-71 sekaligus menerima dua penghargaan dari Polda Sumatera Utara.

Dua penghargaan yang diterima Satlantas Polres Batu Bara yakni Juara II Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui Aplikasi ICELL Polda Sumut serta Juara II Pelaporan IRSMS Kamsel Terbaik Polda Sumut.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas ke-71 sekaligus bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dan pelaporan kegiatan keselamatan lalu lintas.

Kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif hingga selesai.