Tanjungbalai, Harianpesisir.com – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina didampingi Kepala Bapperida Mariani dan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kota Tanjungbalai Ibu Nurlinda Mayani melakukan audiensi ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang diterima langsung Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko diruang kerjanya, Kamis (5/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki permasalahan utama yaitu sedimentasi sungai yang secara alami menyebabkan menurunnya kecepatan aliran air, mengakibatkan pendangkalan dan berkurangnya kapasitas tampung sungai.
Penduduk Kota Tanjungbalai yang mayoritas sebagai nelayan mengandalkan sungai asahan sebagai mata pencaharian mereka. Dengan terjadinya sedimentasi sungai ini, para nelayan akan susah mencari ikan dan kapal-kapal akan susah beroperasi.
“Hal ini mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang, kesejahteraan masyarakat akan menurun, dan tingkat kemiskinan pun akan meningkat,” katanya.
Pertemuan itu juga membahas berbagai permasalahan kemiskinan yang masih dihadapi Kota Tanjungbalai serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menanggulanginya.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota menuturkan kondisi terkini terkait angka kemiskinan di wilayahnya yang memerlukan perhatian dan intervensi serius.
Dimana saat ini persentase kemiskinan di Kota Tanjungbalai sebesar 10,67% mengalami penurunan 1,3% dari tahun sebelumnya sebesar 11,97%, Ujar Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota juga menginformasikan bahwa usulan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebelumnya juga sudah disampaikan kepada kementerian terkait sehingga dimohonkan dukungan dari BP Taskin dalam mengendalikan dan mengawal usulan dimaksud sehingga dapat terealisasi pada tahun anggaran selanjutnya.
Lanjutnya lagi, ditengah keterbatasan anggaran daerah saat ini karena adanya efisiensi, upaya penanggulangan Kemiskinan yang telah disusun Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan Pemerintah Pusat, khususnya BP Taskin.
“Kami bermohon agar Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 secara khusus dapat dialokasikan lebih besar, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai dan kebijakan efisiensi anggaran, harap Muhammad Fadly,” tutupnya. (*)
