Medan, 11 – 10 – 2026 Ketua Pimpinan Daerah ( PD ) Keluarga Besar Putra dan Putri Polri ( KBPP Polri ) Sumut priode 2014 – 2019 menyatakan Pengurus PD KBPP Polri Sumut tidak sah menjalankan roda organisasi termasuk Pengurus Resor KBPP Polri jika Kepengurusan Tidak pernah dilantik.
Demikian juga dengan Kepengurusan PD KBPP Polri Sumut priode 2019 – 2025 dan Kepengurusan 2025 – 2030, dinyatakan tidak sah juga termasuk Kepengurusan Resor yang di bentuk dijajaran PD KBPP Polri Sumut masa priode Kepengurusan dimaksud, karena Musda dan Musres KBPP Polri sebatas memilih seorang Ketua.
Hal tersebut disampaikan Syaiful Syafri kepada sejumlah wartawan Media yang bertanya tentang keberadaan KBPP Polri di Sumut usai mengikuti Fun Wolk 2026 yang diselenggarakan Universitas Terbuka Minggu 12/10 di Seputar Jln Amir Hamzah Medan.
Menurut Syaiful Syafri Sah nya Kepengurusan PD KBPP Polri atau Resor ya harus dilantik, bukan sebatas Musda atau Musres yang hanya memilih seorang Ketua, dan Formatur yang menyusun Kepengurusan lengkap mengusulkan Surat Keputusan( SK ) ke pihak Atasan Organisasi dan berdasarkan SK lantas sudah bisa berkarya, ini pemikiran yang sempit.
Yang lebih menarik tujuh tahun terakhir KBPP Polri baik untuk Pengurus Daerah Sumut tidak memiliki Program kerja tahunan termasuk Kepengurusan Resor yang dibentuk, apalagi menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah, atau Resor sehingga Pimpinan Pusat KBPP Polri turun ke Sumut ya 5 tahun sekali sehingga KBPP Polri di Sumut sebatas nama.
Ketika ditanya apakah ada rencana mengembangkan KBPP Polri di Sumut untuk masa mendatang, Syaiful Syafri menjelaskan teman teman KBPP Polri baik Pengurus Sumut pada masanya dan Pengurus Resor Sudah sering datang konsultasi, tapi kan ini kita lihat Pengurus Pusat, mau besar tidak KBPP Polri di Sumut masa mendatang dan KBPP Polri harus kembali ke Jati Diri tujuan berdirinya KBPP Polri, tutupnya.
