Batu Bara, Harianpesisir.com – Polres Batu Bara melalui Satuan Intelkam menghadiri Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kamis (2/7/2026) sekira pukul 09.30 WIB.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah serta stakeholder terkait dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas guna mengantisipasi serta menangani berbagai potensi konflik sosial yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Kapolres Batu Bara diwakili oleh Kasat Intelkam AKP Tukkar L. Simamora, S.H., M.H., yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya langkah deteksi dini dan penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif, mediasi, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi seluruh instansi dalam menghadapi berbagai potensi konflik sosial, baik yang berkaitan dengan permasalahan agraria, konflik sosial masyarakat, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba maupun isu-isu lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Batu Bara dalam paparannya menyampaikan sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, di antaranya masih terjadinya tawuran remaja di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, permasalahan penyalahgunaan narkoba, kondisi infrastruktur yang memerlukan perhatian, hingga dugaan berkembangnya paham yang menyimpang dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Sementara itu, perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di Kabupaten Batu Bara secara umum masih aman dan kondusif, meskipun terdapat beberapa konflik agraria yang masih berpotensi berkembang apabila tidak segera diselesaikan secara komprehensif.
Dalam forum tersebut, Kasat Intelkam Polres Batu Bara menyoroti dua konflik prioritas yang memerlukan perhatian bersama, yakni konflik antara perusahaan perkebunan dengan kelompok tani di Desa Tanah Gambus serta konflik lahan antara dua kelompok tani di wilayah Kecamatan Sei Balai.
Menurutnya, penyelesaian kedua konflik tersebut memerlukan langkah-langkah strategis melalui mediasi, kepastian legalitas lahan serta koordinasi seluruh pihak terkait agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan berdampak terhadap stabilitas keamanan maupun perekonomian daerah.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Batu Bara mendukung penyelesaian konflik melalui jalur mediasi dan menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum terhadap langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh pemerintah daerah.
Selain itu, perwakilan TNI, Badan Pertanahan Nasional, serta instansi terkait lainnya turut menyampaikan berbagai masukan dan rekomendasi guna mendukung percepatan penyelesaian konflik yang ada di Kabupaten Batu Bara.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan mediasi terhadap konflik pertanahan di Kecamatan Sei Balai dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang terbaik dan menghindari terjadinya eskalasi konflik di lapangan.
Polres Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan deteksi dini, penggalangan, mediasi serta langkah-langkah preventif lainnya.
Dengan sinergitas seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, diharapkan seluruh potensi konflik sosial di Kabupaten Batu Bara dapat diantisipasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan kondusifitas daerah. (*)
